Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pentingkah Jumlah Unicorn Bagi Perekonomian RI? Ini Kata Bappenas

image-gnews
Logo Traveloka, Bukalapak, Gojek dan Tokopedia. google.com
Logo Traveloka, Bukalapak, Gojek dan Tokopedia. google.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut jumlah bisnis rintisan berpredikat unicorn bukan satu-satunya prioritas dalam pengembangan kewirausahaan di dalam negeri. "Ya tentunya tidak bisa dilihat seperti itu ya mau jumlah berapa," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa. 19 Februari 2019. Unicorn adalah bisnis rintisan yang memiliki valuasi nilai US$ 1 miliar.

Simak: Sri Mulyani Sebut Ancaman Startup Sebelum Jadi Unicorn, Apa Saja?

Menurut Bambang, salah satu parameter yang perlu diperhatikan adalah daya saing dari bisnis-bisnis rintisan di Indonesia. "Yang lebih penting adalah memperbaiki tingkat keberhasilan startup yang sudah ada daripada berapa jumlah unicorn," ujar dia. Pasalnya, kalau pun Indonesia memiliki banyak unicorn, namun rasio kesuksesan bisnis rintisan di Tanah Air kurang baik, itu juga bakal mempengaruhi kewirausahaan di dalam negeri.

Walau demikian, Bambang tak memungkiri bahwa unicorn memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebabnya, predikat tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa telah ada pelaku bisnis rintisan nasinal yang menginjak level internasional dengan nilai pasar yang tinggi.

"Market value yang besar pasti akan mengundang modal masuk," kata Bambang. Selain itu, dengan terus bertumbuhnya bisnis tersebut, ia berharap para pelaku startup itu bisa menjadi pemain besar di kancah global dan bisa mengangkat produk dalam negeri menembus pasar internasional. 

Saat ini, Bappenas juga tengah melakukan kajian untuk mengantisipasi bertumbuhnya ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Menurut Bambang, perusahaan unicorn adalah salah satu pelaku yang bisa membawa transformasi di dalam perekonomian dalam negeri. "Itu bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa startup harus mengarah ke sana."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perbincangan soal unicorn mulai menghangat selepas Debat Calon Presiden pada Ahad malam, 17 Februari 2019. Kala itu, Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi melontarkan pertanyaan kepada Calon presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto soal strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan unicorn dari Indonesia. Jokowi bertanya kepada Prabowo soal infrastruktur apa yang dibapak bangun untuk mendukung pengembangan perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Prabowo sempat terlihat bingung dalam menjawab pertanyaan Jokowi itu. Kebingungan itu terlihat dari jawaban Prabowo berikutnya. "Yang Bapak maksud Unicorn maksudnya yang apa? Yang online-online itu?" kata Prabowo, Ahad malam, 17 Februari 2019. Mendengar jawaban itu, Jokowi hanya mengangguk-angguk.

Lebih jauh Prabowo menyebutkan, untuk mengembangkan unicorn, pihaknya akan terus mendukungnya. "Kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang," ucapnya.

Setelah mendengar tanggapan Prabowo itu, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini sudah ada tujuh unicorn di Asia, dan empat di antaranya ada di Indonesia.

Adapun keempat unicorn yang ada di Indonesia adalah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. "Oleh sebab itu kita ingin agar tidaknya empat tetapi ada tambahan-tambah unicorn baru di Indonesia," tutur Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

18 jam lalu

Sejumlah kendaraan pemudik antre melintasi Gerbang Tol Bakauheni Selatan, Lampung Selatan, Lampung, Minggu, 1 Mei 2022. PT Hutama Karya mengungkapkan adanya peningkatan kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebesar 204,79 persen dibandingkan dengan total lalu lintas pada periode normal. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.


Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

1 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 80,82 persen per 25 April 2024.


Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

26 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno. (Sumber: Instagram)
Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.


Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

32 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

32 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

35 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

43 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

44 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.


Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

44 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

46 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.